PPKM Diperpanjang hingga 18 Oktober, Berikut Syarat Naik Pesawat dan Kereta Api

Simak syarat naik pesawat dan kereta api selama PPKM di dalam artikel ini. Diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakt (PPKM) di Jawa Bali kembali diperpanjang hingga 18 Oktober 2021. Sehingga pemerintah memberikan aturan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan domestik selama PPKM ini.

Aturan tersebut tertuang di dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: 1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

2. Menunjukkan PCR (H 2) untuk pesawat udara serta Antigen (H 1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek. 4. Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H 1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H 2) jika baru memperoleh vaksin dosis 1; dan

5. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin. Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: 1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

2. Menunjukkan PCR (H 2) untuk pesawat udara serta Antigen (H 1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut. 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek. 4. Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H 1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H 2) jika baru memperoleh vaksin dosis 1 (satu); dan

5. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin, Pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus: 1. Menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama)

2. Menunjukkan PCR (H 2) untuk pesawat udara serta Antigen (H 1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut; 3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke Jawa dan Bali serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; 4. Untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif Antigen (H 1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR (H 2) jika baru memperoleh vaksin dosis 1 (satu) ; dan

5. Untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin Pembatasan pintu masuk perjalanan penumpang internasional diatur dengan ketentuan sebagai berikut: A. Pintu masuk udara hanya melalui Bandar Udara Soekarno Hatta dan Sam Ratulangi. Bandar Udara Ngurah Rai Bali akan dibuka pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, test, dan kesiapan satuan tugas.

B. Pintu masuk laut hanya melalui pelabuhan Batam, Tanjung Pinang, dan Nunukan; C. Pintu masuk darat hanya melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dan Entikong, dan Motaain; dan D. Pengaturan teknis terkait pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf c) dan pada masa transisi akan diatur lebih lanjut oleh Kementerian Perhubungan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.